Kabinet Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal

Indonesia menganut sistem demokrasi liberal pada tahun 1950 semenjak diberlakukannya negara kesatuan dengan UUDS. Dari tahun 1950-1959 terbentuk beberapa kabinet yang akan saya jelaskan dibawah ini.

A. Kabinet Natsir 

(6 September 1950-27 April 1951)

Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dari partai Masyumi.

Program dari kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

1. Menggiatkan keamanan dan ketentraman.
2. Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan.
3. Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat.
4. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
5. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi rakyat.

Kabinet Natsir jatuh karena misi tidak percaya dari parlemen terkait dengan kegagalan perundingan tentang Irian Barat dan pembentukan DPRD yang dianggap menguntungkan partai Masyumi.

B. Kabinet Sukiman 

(27 April 1951-3 April 1952)

Kabinet Sukiman merupakan koalisi partai Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Dr. Sukiman.

Program dari kabinet ini antara lain:

1. Menjamin keamanan dan ketentraman serta penyempurnaaan organisasi alat negara.
2. Mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat.
3. Mempersiapkan pemilu dan mempercepat otonomi daerah.
4. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Kabinet Sukiman jatuh setelah penandatanganan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atau dasar Mutuat Security Act (MSA). Persetujuan ini dianggap bahwa Indonesia memasuki blok barat, sehingga rasa tidak percaya pun akhirnya timbul.

C. Kabinet Wilopo 

(3 April 1952-2 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan kabinet yang terbentuk dari partai PNI dan memiliki program sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemilu, otonomi daerah, dan menyederhanakan organisasi Pemerintahan Pusat.
2. Memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional.
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Kabinet Wilopo jatuh dikarenakan kekecewaan daerah akibat perimbangan alokasi keuangan antara pusat dengan daerah serta peristiwa 17 Oktober 1952.

D. Kabinet Ali I/Ali Wongso 

(30 Juli 1953-24 Juli 1955)

Kabinet ini merupakan sebuah koalisi PNI dengan Nahdatul Ulama yang dipimpin oleh perdana menteri Ali Sostroamijoyo.

Program dari kabinet ini antara lain:

1. Program dalam negeri mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan.
2. Pengembalian Irian Barat.
3. Politik luar negeri yang bebas aktif.

Kabinet Ali jatuh dikarenakan rasa tidak percaya dari parlemen terkait dengan peristiwa 27 Juni 1955 tentang masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat.

E. Kabinet Burhanudin Harahap 

(1 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Kabinet ini dibentuk dan dipimpin oleh Burhanudin Harahap dari partai Masyumi.

Program dari kabinet ini antara lain:

1. Pengembalian kewibawaan pemerintah.
2. Penanganan masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi.
3. Pengembalian Irian Barat.
4. Pemilihan umum.

Kabinet ini jatuh dalam pemilu dikarenakan PNI lah yang mendapatkan suara terbanyak.

F. Kabinet Ali II 

(20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan koalisi dari partai PNI, NU, dan Masyumi yang dipimpin oleh perdana menteri Ali Sastroamijoyo.

Program dari kabinet ini antara lain:

1. Pembatalan semua hasil dari Konferensi Meja Bundar.
2. Pengembalian Irian Barat.
3. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Terjadinya pemberontakan di beberapa daerah menjadi faktor utama yang membuat kabinet ini jatuh.

G. Kabinet Juanda 

(9 April 1957-5 Juli 1959)

Kabinet ini berasal dari para ahli di bidangnya masing-masing, bukan dari orang-orang dari parlemen. Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Juanda dan memiliki program yang bernama Panca Karya yang isinya sebagai berikut:

1. Membentuk dewan nasional.
2. Normalisasi keadaan politik.
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.
4. Perjuangan mengembalikan Irian Barat.
5. Mempergiat pembangunan.

Kabinet ini jatuh dikarenakan adanya praktik "politik dagang sapi" dalam parlemen. Kabinet Juanda berakhir setelah Dekrit Presiden tahun 1959.