Pemerintahan Indonesia pada Masa Reformasi

Masa reformasi Indonesia ditandai dengan peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Gerakan reformasi ini dulunya dimotori oleh aktivis mahasiswa, pelajar, tokoh intelektual, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Mereka menuntut perubahan Negara Republik Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Berikut ini adalah ulasan mengenai pemerintahan Indonesia sejak dimulainya reformasi sampai sekarang.

A. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999)

B.J. Habibie resmi dilantik menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto pada 10-13 November 1998. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan untuk merealisasikan agenda reformasi. Meskipun hanya menjabat dalam waktu singkat, kebijakan presiden B.J. Habibie sejalan dengan agenda reformasi. Beberapa kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie antara lain membebaskan tahanan politik orde baru; mencabut undang-undang subversi; menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat; membentuk partai politik. Pada masa pemerintahannya presiden B.J. Habibie harus menghadapi berbaga konflik dan gerakan separatis di Aceh, Timor-Timur, dan Papua.

Kebijakan politik Presiden B.J. Habibie terkait masalah Timor Timur diselesaikan dengan melaksanakan memorandum bagi rakyat Timor Timur. Memorandum ini berarti rakyat Timor Timur harus memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia atau masih ingin bergabung menjadi bagian Indonesia dengan otonomi khusus. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 30 Agustus 1999, sebanyak 78,5% penduduk Timor Timur memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Dalam bidang birokrasi, Presiden B.J. Habibie berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah menyusun undang-undang pemberantasan korupsi tahun 1999. Sementara itu, di bidang ekonomi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi krisis.

Kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan reformasi perbankan.
2. Menetapkan undang-undang anti monopoli yang diatur dalam UU no 5 tahun 1999.
3. Menyuplai beras dengan harga terjangkau.
4. Melibatkan pedagang menengah, kecil, dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi beras.

B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Pada 7 Juni 1999 pemerintah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota legislatif. Pemilu ini merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Tiga partai berhasil meraih posisi teratas yang diantaranya yaitu partai PDI Perjuangan, partai Golkar, dan partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Setelah MPR hasil pemilu terbentuk, MPR bertugas memilih presiden dan wakil presiden. Ada dua kandidat presiden kala itu, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dalam pemilihan tersebut, Abdurrahman Wahid mendapatkan suara terbanyak. Dalam sidang pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid telah melakukan reformasi birokrasi. Tindakan ini direalisasikan dengan memisahkan TNI dan Polri, membubarkan Departemen Penerangan,dan membentuk Departemen Sosial yang telah dihapuskan pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie.

Dalam bidang politik luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid menjalin hubungan baik dengan negara-negara di asia tenggara. Ia juga membentuk poros Jakarta-Beijing-New Delhi untuk memperkuat kedudukan Indonesia di kancah Internasional. Dalam upaya mempererat bangsa Presiden Abdurrahman Wahid menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ia juga memperjuangkan hak-hak etnik Tionghoa. Abdurrahman Wahid juga telah mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Abdurrahman Wahid belum mampu mengatasi situasi krisis. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan ekonomi telah mulai dilakukan. Presiden Abdurrahman Wahid sering melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menarik para pengusaha dari luar negeri agar berinvestasi di Indonesia. Demi mencapai tujuan ini, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Dalam masa tiga bulan pemerintahannya, hampir semua mitra ekonomi Indonesia yang tersebar di 4 benua sudah dikunjungi. Kunjungan tersebut memberi dampak positif berupa pemulihan ekonomi dan mendorong aliran investasi ke Indonesia.

C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden tak lepas dari pemakzulan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001. Pada hari yang sama Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dilantik MPR menjadi presiden.

Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong yang memprioritaskan program-programnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, melanjutkan proses reformasi dan demokratisasi, melakukan normalisasi kehidupan ekonomi, melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, serta menyelenggarakan pemilu pada tahun 2004.

Di bidang hukum dan keamanan, Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan Papua. Otonomi ini merupakan respons dari gerakan separatis yang menuntut untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Dalam rangka pemberantasan korupsi, pemerintahan Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2002 dan membentuk pengadilan khusus untuk korupsi (Pengadilan Tipikor). Pada akhir masa jabatannya, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis pada tahun 2004. Pemilu tahun 2004 diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Dalam masa pemerintahannya Presiden Megawati Soekarnoputri masih mewarisi berbagai kesulitan ekonomi.

Oleh karena itu, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi yang diantaranya sebagai berikut:

1. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan masa Orde Baru.
2. Melakukan privatisasi BUMN dengan menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%.
3. Menaikkan pendapatan per kapita secara signifikan.
4. Memperbaiki kinerja ekspor.

D. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (2004-2009)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merupakan pasangan presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla lebih berfokus pada perbaikan ekonomi. Pada masa ini kondisi ekonomi sudah lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Bahkan, Indonesia berhasil melunasi utang IMF. Meskipun demikian, kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dikritik karena menaikkan harga BBM. Sebagai langkah mengurangi beban rakyat, pemerintah meluncurkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam bidang keamanan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla berhasil meyelesaikan konflik di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Baik pemerintah Indonesia maupun GAM menyepakati penyelesaian konflik melalui perjanjian Helsinki. Pada periode yang sama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyo-Jusuf Kalla juga mampu mengurangi ancaman terorisme dengan menangkap para dalag teror yang terlibat peristiwa Bom Bali dan J.W. Marriot. 

Dalam menghadapi tekanan APBN yang semakin berat akibat lonjakan harga minyak dunia, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla harus kembali menaikkan harga BBM. Pada Maret 2005 dan Oktober 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM yang berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Kenaikan harga BBM telah menaikkan tingkat inflasi pada Oktober 2005 sebesar 8,7%. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

E. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2009-2014)

Pada 20 Oktober 2009 Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan periode kedua pemerintahannya setelah memenangi pemilihan presiden secara langsung pada pemilu 2009. Setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan beberapa program utama, yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pelayanan hukum, dan mewujudkan Good Governance. Salah satu wujud Good Governance yaitu pemberantasan korupsi di seluruh elemen pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat.

Pada pemerintahan periode kedua ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan kebijakan pada peningkatan ekonomi. Meskipun demikian, kondisi ekonomi Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 angka pengangguran bahkan sudah mencapai 7,39 juta orang. Kelangkaan energi dan pangan memperberat persoalan yang harus dihadapi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Dalam bidang kesehatan pemerintah menerbitkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) agar warga miskin dapat berobat gratis. Dalam bidang pendidikan pemerintah berupaya memperbaiki pendidikan dengan pemerataan jumlah guru. Cara ini dilakukan dengan mengirim tenaga pendidik melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T).

F. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019)

Pada 9 Juli 2014 rakyat Indonesia kembali memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam pemerintahannya presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung visi revolusi mental. Setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Kebijakan ekonomi pertama yang dikeluarkan presiden Joko Widodo adalah menyesuaikan harga BBM dengan harga minyak dunia. Kebijakan ini mengakibatkan harga BBM tidak dipatok secara pasti . Untuk mengurangi beban subsidi pada BBM, pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Beban subsidi nantinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo juga selalu memperkenalkan Indonesia kepada negara-negara lain agar menjadi mitra ekonomi Indonesia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga berupaya mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Presiden Joko Widodo mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan. Cara ini ditempuh dengan memberikan bantuan kepada para nelayan dan menangkap kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebagai upaya mendongkrak ekonomi, pemerintah mencanangkan pembangunan tol laut yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Demi mencapai pemerataan ekonomi, Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun infrastrukturdi wilayah Indonesia Timur. Pada tahun 2017 pemerintah membangun jalan trans-Papua untuk mendorong mobilitas dan aktifitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018 Pemerintah berhasil menyelenggarakan Asian Games di Jakarta-Palembang.